Apa itu Praperadilan KUHP: Pengertian, Mekanisme, dan Contohnya?

Tito Hilmawan

0 Comment

Link
Apa itu Praperadilan KUHP: Pengertian, Mekanisme, dan Contohnya?

Apa itu Praperadilan KUHP: Pengertian, Mekanisme, dan Contohnya?

Praperadilan adalah salah satu wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili keabsahan tindakan penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan. Dasar hukum praperadilan terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penegak hukum tidak bertentangan dengan hukum dan tidak sewenang-wenang.

Dasar Hukum dan Pengertian Praperadilan

Menurut KUHAP, praperadilan mencakup beberapa aspek penting:

  1. Penentuan Keabsahan Tindakan Hukum: Praperadilan memutuskan apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan yang dilakukan aparat penegak hukum sah atau tidak atas permintaan tersangka atau pihak lain yang berkepentingan.
  2. Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi: Pasal 77 KUHAP diperkuat oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mengawasi dan memutus tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  3. Fungsi Pengawasan Horizontal: Praperadilan juga berfungsi sebagai alat pengawasan horizontal terhadap tindakan paksa terhadap tersangka selama dalam proses penyidikan atau penuntutan.
Baca juga:  Cara Cek Kuota Telkomsel Terbaru 2024

Mekanisme Praperadilan

Proses praperadilan meliputi langkah-langkah berikut:

Permohonan Pemeriksaan

  • Penangkapan atau Penahanan: Diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan yang mendukung.
  • Penghentian Penyidikan atau Penuntutan: Diajukan oleh penyidik, jaksa, atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan alasan yang relevan.
  • Permohonan Ganti Rugi atau Rehabilitasi: Diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan atas keputusan yang tidak berujung pada pengadilan.
Baca juga:  Cara Mengurus STR Seumur Hidup Secara Online: Syarat dan Langkah-Langkahnya

Sidang Praperadilan

  • Dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh panitera.
  • Penetapan tanggal sidang dilakukan dalam waktu 3 hari setelah permohonan diterima.

Pemeriksaan dan Putusan

  • Sidang dilakukan secara cepat dengan batas waktu paling lama 7 hari untuk mengeluarkan putusan.

Gugurnya Permohonan

  • Permohonan praperadilan dinyatakan gugur jika perkara tersebut sudah masuk dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
Baca juga:  Update Baru! KIP Kuliah 2024: Syarat dan Cara Daftar

Putusan Praperadilan

  • Mengadili keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi.

Contoh Kasus Praperadilan

Beberapa yang sering terjadi meliputi:

  • Penangkapan atau Penahanan Tidak Sah: Tersangka yang ditangkap tanpa bukti yang cukup mengajukan praperadilan untuk menentukan keabsahan penangkapan.
  • Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Tidak Sah: Kasus di mana penghentian penyidikan tidak sesuai prosedur yang kemudian diuji keabsahannya melalui praperadilan.
  • Permintaan Ganti Rugi atau Rehabilitasi: Tersangka yang mengalami penahanan yang tidak sah mengajukan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi melalui praperadilan.
Baca juga:  Link Daftar Ulang UNIMED SNBT 2024: Persyaratan dan Biaya UKT

Kesimpulan

Praperadilan adalah instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan prinsip ini, masyarakat dapat memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung, menjadikan praperadilan sebagai kontrol yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Ikuti Berita Terbaru Kami di Google News

Baca juga:  Cara Cepat Cek Pajak Kendaraan di Jambi

Share:

Related Post

Tinggalkan komentar